Guru Bukan Beban Negara, Tapi Investasi Bagi Bangsa

waktu baca 3 menit

Kamis, 23 Jul 2026 13:40 46 yudi andriyani

Baca Juga

2 minggu lalu

UPJA: Bukan Sekadar Penyewa Traktor, Tapi Garda Depan Swasembada Pangan

11 Wawan Kusmiran

Istilah kemampuan fiskal, efisiensi belanja, penyesuaian prioritas anggaran, selalu muncul sebagai tameng. Seolah-olah menaikkan kesejahteraan guru adalah sesuatu yang mewah dan harus ditunda.

Padahal di sisi lain, kita melihat program pembangunan dan belanja negara terus berjalan. Infrastruktur dibangun, bantuan disalurkan, kegiatan seremonial tetap ada. Dari sinilah muncul pertanyaan wajar di masyarakat: mengapa saat berbicara tentang guru, negara selalu tampak sangat berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran?

Mari kita jujur. Bukan berarti negara tidak punya anggaran. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 jelas disebutkan: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Angka 20% itu besar. Tapi faktanya, alokasi 20% untuk pendidikan itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan guru madrasah swasta dan guru non-ASN.

Ini artinya persoalan mendasarnya bukan pada besar kecilnya anggaran. Persoalannya ada pada skala prioritas dan keadilan anggaran. Di sinilah PR besar pemerintah.

Karena jika kita bicara prioritas, maka tidak ada yang lebih prioritas dari manusia. Dan tidak ada yang membentuk manusia selain guru.

Coba kita renungkan: adakah Presiden tanpa guru? Adakah Menteri, Hakim, Jaksa, Dokter, Polisi, Insinyur, tanpa bimbingan guru di ruang kelas?

Jawabannya tidak ada. Semua profesi yang menopang kehidupan bangsa ini berakar dari papan tulis, dari buku LKS yang sobek, dari nasihat seorang guru yang mungkin gajinya jauh di bawah UMR.

Dengan kata lain, semua kemajuan bangsa ini dimulai dari guru. Guru adalah pabrik peradaban. Dari tangan merekalah lahir generasi yang nantinya memimpin, membangun, dan menjaga negara ini.

Ironisnya, sang “pabrik” itu sendiri masih berjuang untuk hidup layak.

Masih banyak guru madrasah swasta yang mengajar puluhan tahun dengan honor Rp300 ribu per bulan. Masih banyak guru honorer yang harus jadi ojek online sepulang sekolah demi menutupi kebutuhan. Masih banyak guru yang profesinya dimuliakan, tapi kesejahteraannya diabaikan.

Negara hadir saat butuh hasil. Saat butuh siswa berprestasi, saat butuh angka kelulusan tinggi, saat butuh generasi emas 2045. Tapi saat bicara kesejahteraan, negara seperti menunduk.

Ini tidak adil. Dan ketidakadilan terhadap guru adalah ketidakadilan terhadap masa depan bangsa itu sendiri.

Jika kita menganggap guru sebagai beban anggaran, maka wajar negara akan terus menunda. Tapi jika kita menganggap guru sebagai investasi, maka logikanya berbeda.

Investasi tidak dihitung dari berapa yang keluar hari ini, tapi berapa keuntungan yang akan kembali 10, 20 tahun ke depan. Guru yang sejahtera akan melahirkan murid yang cerdas. Murid yang cerdas akan membangun ekonomi. Ekonomi yang kuat akan menambah penerimaan negara.

Lingkarannya jelas: memuliakan guru hari ini, adalah menuai negara kuat di masa depan.

Karena itu sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan anggaran sebagai alasan. 20% dana pendidikan harus benar-benar sampai ke sasarannya. Harus ada keberpihakan nyata pada guru madrasah swasta dan non-ASN. Sertifikasi dipercepat, tunjangan dipenuhi, dan skema kesejahteraan yang adil dibuat.

Jangan sampai kita baru menyesal ketika tidak ada lagi orang yang mau jadi guru. Karena saat itu terjadi, maka hancurlah rantai peradaban bangsa.

Guru bukan beban negara. Guru adalah investasi paling pasti yang dimiliki negara.

Dan investasi tidak pernah rugi, selama kita berani menanamnya dengan benar.

_Cianjur, 23 Juli 2026_