Haruskah Pilkades Digital? Di Persimpangan Waktu dan Anggaran

Oleh: Sukandar Sudirhap
Mantan Kepala Desa di Kab. Cianjur

Zaman Berubah, Tapi Apakah Desa Siap?
Kita hidup di era serba digital. Bayar pakai QRIS, daftar sekolah online, rapat lewat zoom. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan: Kapan pemilihan kepala desa secara digital dimulai?

Baca Juga

1 minggu  lalu

MERDEKA DARI KORUPSI

46 yudi andriyani

Jawabannya jujur: Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi?
Sebagai bentuk manusia modern, digitalisasi Pilkades memang keniscayaan. Tapi pertanyaannya bukan “mau atau tidak”, melainkan kapan dan bagaimana. Dan untuk Pilkades tahun ini, saya pribadi masih melihat kita belum pada waktunya.

Ada masalah yang jadi 3 Persimpangan Berat.
Memaksakan Pilkades digital saat ini ibarat memaksa anak SD ikut ujian sarjana. Niatnya baik, tapi risikonya besar.

1. Waktu yang Terlalu Singkat
Sosialisasi adalah kunci. Warga desa, terutama para sepuh, harus paham dulu cara mencoblos pakai HP atau mesin. Dengan waktu persiapan yang mepet, sosialisasi tidak akan optimal. Yang ada justru kebingungan dan golput. Demokrasi bukan hanya soal teknis, tapi soal pemahaman.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Budidaya Ikan Sistem Bioflok Haji Ayin Cibarengkok

10 Wawan Kusmiran

2.Kesiapan Perangkat dan Panitia Lokal
Panitia Pilkades di desa jumlahnya terbatas. Berbeda dengan Pemilu atau Pilkada yang panitianya sampai tingkat TPS dan didukung anggaran besar.
Siapa yang akan menjaga server? Siapa yang akan mengatasi listrik padam? Siapa yang akan mengajari 500 warga mencoblos digital dalam 1 hari? Perangkat dan SDM di tingkat desa belum memadai untuk menanggung beban sebesar itu.

3. Jangan Jadikan Pilkades Sebagai Percobaan.
Pilkades adalah hajatan paling sakral di desa. Ini soal pemimpin langsung kita, soal masa depan sejak pemilihan ke depan. Jangan sampai dijadikan laboratorium percobaan sistem digital. Satu kesalahan sistem bisa melahirkan konflik horizontal yang panjang di desa.

SOLUSI: Mulai dari Atas, Turun ke Bawah
Lalu apakah kita menolak digital selamanya? Tentu tidak.

Solusinya bertahap dan realistis:
1. Mulai dari Pemilu Besar Dulu
Digitalisasi harus dimulai dari Pemilu, Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Karena di level itulah anggaran lebih memadai, SDM lebih siap, dan pengawasan lebih ketat. Kalau di atas sudah berhasil, desa tinggal meniru.
2. Gunakan Waktu untuk Membangun Fondasi
5 tahun ke depan kita gunakan untuk pelatihan panitia, uji coba di beberapa desa percontohan, pengadaan infrastruktur internet dan listrik di desa, serta edukasi warga secara masif.
3. Hibrida Dulu
Jika memang ingin memulai, bisa dengan sistem hibrida. DPT digital, tapi pencoblosan masih manual. Atau rekapitulasi digital, tapi surat suara tetap kertas. Bertahap, jangan langsung lompat.

PENUTUP: Jangan Tergesa, Tapi Jangan Tertinggal
Saya setuju 100% bahwa digitalisasi Pilkades harus dimulai. Itu adalah masa depan. Tapi masa depan harus dijemput dengan persiapan, bukan dengan tergesa-gesa.

Untuk Pilkades sekarang ini, lebih bijak jika kita tetap menggunakan sistem manual. Sistem yang sudah teruji, dipahami warga, dan minim risiko.

Mari kita sepakati: Tahun ini manual, 5 tahun lagi digital.
Karena tujuan kita sama: Pilkades yang jujur, adil, dan damai. Caranya boleh berbeda, tapi tujuannya jangan sampai melenceng.

Jangan sampai karena mengejar modern, kita justru mencederai demokrasi desa yang sudah puluhan tahun kita jaga.

Cianjur, Agustus 2026