LIMBAH SAMPAH; BEBAN ATAU ASET

waktu baca 5 menit

Sabtu, 6 Jun 2026 22:48 32 Wawan Kusmiran

Oleh : Unang Margana*

Tiap tahun tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia*. Tahun 2026 temanya fokus pada “pengurangan polusi plastik”. PBB mengingatkan: kalau arus sampah plastik nggak dipotong, tahun 2050 berat plastik di laut akan melebihi berat ikan. Peringatan ini tamparan buat Indonesia. Garis pantai 95.000 km bikin kita paling depan kena dampak: nelayan dapat ikan tercampur plastik, pariwisata pantai kotor, abrasi makin parah. Hari Lingkungan Hidup seharusnya jadi “rem” untuk lihat tong sampah di dapur: ini beban yang harus ditutup, atau aset yang belum diolah. Ironisnya, peringatan tahunan itu lewat, perilaku tetap. Kita “memperingati” tapi tidak “memperbaiki”.

Baca Juga

2 minggu lalu

PANCASILA VS KORUPSI: PERANG YANG BELUM SELESAI

10 Wawan Kusmiran

Masalah sampah cukup sistemik, ada 3 (tiga) simpul kusut: Pertama, Produksi berlebih, pemilahan nihil. 80% sampah rumah tangga langsung campur. Organik, plastik, kaca jadi satu. Yang bisa jadi kompos membusuk, yang bisa didaur ulang jadi kotor tak laku. Kita kehilangan “uang” di tempat sampah. Kedua, TPA sudah sekarat. Target “zero waste 2025” hampir mustahil. TPA Bantar Gebang, Piyungan, Benowo sudah overload. Biaya angkut + kelola TPA habiskan 60-70% anggaran sampah kota. Mahal, bau, rawan longsor. Ketiga, Mindset “buang = selesai”. UU 18/2008 jelas: tanggung jawab mulai dari produsen, konsumen, sampai pemerintah. Tapi kesadaran “3R: Reduce, Reuse, Recycle” masih sebatas slogan spanduk.

Beberapa Pendapat Ahli Lingkungan, Prof. Dr. Triyono Budi Sasongko, (pakar pengelolaan sampah ITB), bilang: “Sampah itu 70% masalah perilaku, 30% masalah teknologi”. Artinya teknologi canggih percuma kalau warga masih campur semua. Senada, Dr. Enri Damanhuri, “Bapak Sampah Indonesia” dari ITB, menekankan: “Kunci ada di sumber. Kalau organik dipisah sejak dapur, masalah TPA selesai separuh. Sisanya baru bicara daur ulang”. Beliau juga mengkritik: kita terlalu fokus bangun insinerator mahal, padahal bank sampah + komposter skala RT jauh lebih murah dan cepat. Kesimpulan ahli sama: jangan kejar “nol sampah ke TPA”. Kejar “nol sampah ke TPA”. Bedanya tipis, tapi maknanya beda jauh.

Data Sampah di Indonesia; 1).Volume*: SIPSN KLHK 2024, timbulan sampah 38,5 juta ton/tahun atau 105.000 ton/hari. 2).Komposisi: 60% organik, 18% plastik. Artinya 78% bisa diolah di sumber. 3).Pengelolaan: Baru 37% terkelola standar. 63% liar: dibakar, dibuang ke sungai. 4).Nilai ekonomi: Potensi ekonomi sirkular Rp119 triliun/tahun dari plastik daur ulang, kompos, RDF, maggot. Ini tambang urban yang kita kubur.

Kita bisa belajar “serius” kebeberapa negara yang Berhasil, mengelola sampah, diantaranya; 1).Jepang: Disiplin “Bunbetsu”. Warga Tokyo memilah sampah jadi 10 kategori. Telat buang sampah, kena denda. Hasilnya: 84% sampah didaur ulang. Kuncinya bukan teknologi, tapi pendidikan sejak TK. Anak SD diajari bawa bekal tanpa plastik. 2).Korea Selatan: Bayar Sesuai Berat. Sistem “Volume-Based Fee”. Mau buang sampah? Beli kantong resmi pemerintah yang harganya beda-beda. Makin banyak buang, makin mahal. Hasilnya: timbulan sampah turun 30% dalam 10 tahun, daur ulang naik ke 95%. Sampah makanan disedot jadi biogas. 3).Swedia: Sampah Impor. Swedia mendaur ulang 99% sampahnya. Saking bersihnya, TPA mereka kekurangan “bahan bakar”. Akhirnya Swedia impor sampah dari Norwegia & Inggris untuk PLTSa. Dari beban jadi komoditas ekspor. Polanya sama: regulasi tegas + warga disiplin + nilai ekonomi jelas.

Pertanyaannya.. Apakah Pengelolaan sampah itu beban atau aset atau barangkali kebodohan yang dipelihara..? Tergantung siapa yang pegang. Kalau dipegang warga malas memilah, dia jadi bau di depan rumah. Kalau dipegang pemda yang andalkan TPA, dia jadi bom anggaran. Tapi kalau dipegang komunitas yang bikin bank sampah, jadi pupuk, jadi paving, jadi listrik – dia berubah jadi aset. Solusinya 3 hal: pisah dari sumber, kejar nilai ekonomi, produsen wajib tarik balik kemasan.

Ada 3 (Tiga) Kebodohan Kolektif Kita; Pertama, Bodoh karena malas pilah. Alasannya klise; “nanti petugasnya campur juga”. Padahal bank sampah di Surabaya, Malang, Badung sudah buktikan: kalau warga pilah, pemulung + pengepul antri ambil. Malas kita sama dengan rugi kita. Kedua, Bodoh karena percaya TPA ajaib. Kita kira TPA itu lubang hitam. Buang sama hilang hilang. Padahal Bantar Gebang, Piyungan sudah muntah. Biaya angkut + kelola 60-70% APBD sampah habis di situ. Kita bayar mahal untuk memelihara gunung busuk. Ketiga, Bodoh karena nunggu pemerintah; UU 18/2008 sudah bilang: tanggung jawab produsen + konsumen. Tapi kita masih menunggu “solusi dari atas” sambil buang sampah sembarangan.

Penutup

Negara beradab tidak meninggalkan kotoran untuk anak cucu. Negara cerdas menjadikan kotoran itu pupuk masa depan. Sampah tidak pernah bohong. Dia hanya mengembalikan apa yang kita beri. Beri tanggung jawab, dia balas jadi aset. Beri pengabaian, dia balas jadi bencana. Ada kebodohan yang tidak disengaja. Ada kebodohan yang dipelihara. Pengelolaan sampah kita bisa masuk kategori kedua.

Jadi ini krisis atau kebodohan? Krisis itu kalau nggak ada solusi. Solusinya ada: pilah dari dapur, bank sampah, EPR untuk produsen. Yang nggak ada cuma satu: kemauan kolektif untuk berhenti bodoh. Selama kita masih campur semua sampah ke satu kantong, selama itu kita sedang memelihara kebodohan. Dan kebodohan paling mahal adalah kebodohan yang kita bayar tiap bulan. Hari Lingkungan Hidup boleh 1 hari. Tapi waras harus 365 hari. Berhenti pelihara bodoh. Mulai dari buka kantong sampah di dapur. Karena sampah tidak pernah bohong. Dia hanya cermin; seberapa waras kita hari ini.

Cianjur, 6-6-2026

Pemerhati lingkungan di Bengkel Politik Cianjur (BPC)