Izin Bukan Sekadar Kertas, Tapi Bukti Taat Konstitusi

Oleh: Dian Rahadian
Ketua Dewan Kota Cianjur

Sungguh ironis. Di tengah gencarnya program MBG – Makan Bergizi Gratis yang digulirkan Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat, di Kabupaten Cianjur justru kita mendapati fakta yang memprihatinkan: masih ada SPPG yang sedang beroperasi diduga belum lengkap surat perizinan dari dinas terkait.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Guru Bukan Beban Negara, Tapi Investasi Bagi Bangsa

46 yudi andriyani

Padahal jelas, dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap bentuk usaha wajib tunduk pada aturan. Izin bukan hanya formalitas administrasi. Izin adalah bentuk kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

Jangan Berlindung di Balik Nama Program Negara

Beredar informasi bahwa MBG adalah “program Pak Presiden” sehingga layaknya harus ditunjang dengan kepatuhan atas bentuk perizinan. Dan bukan sebaliknya, abai akan izin.
Jika benar ada pihak yang beranggapan demikian, maka itu bukan semangat gotong royong. Itu adalah arogansi.

Baca Juga

2 minggu  lalu

CATUR SAKTI: KETIKA POLISI, JAKSA, HAKIM, ADVOKAT JALAN BARENG

12 yudi andriyani

Itu bentuk pembangkangan terhadap wibawa Pemerintah Kabupaten, dan yang lebih berbahaya: pembangkangan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ada satu program pun, sebagus apapun tujuannya, yang boleh berdiri di atas hukum. Karena jika hari ini kita membiarkan satu pengecualian, besok akan lahir seribu pengecualian lain.

Pemkab Harus Tegas, Bukan Ragu

Atas dasar itu, Dewan Kota mendorong Pemkab Cianjur untuk bersikap tegas.
Bagi SPPG yang terbukti membandel dan enggan mengurus izin, jangan segan. Lakukan penyegelan kantor/gedung sampai semua proses perizinan diselesaikan secara tuntas.

Kami paham, MBG niatnya mulia. Memberi makan anak-anak kita. Tapi kemuliaan niat tidak boleh menabrak aturan main. Justru karena niatnya baik, maka pelaksanaannya pun harus baik dan benar secara hukum.

Karena pada akhirnya, semua warga negara Indonesia, siapapun dia, apapun programnya, wajib patuh dan taat pada Undang-Undang yang berlaku.

Hukum harus ditegakkan. Tanpa pandang bulu. Karena dari situlah wibawa negara dimulai.